Oleh: Rukaiyah Rafik

Peraturan Produk Bebas Deforestasi Uni Eropa (EU Deforestation Regulation/EUDR) yang disahkan pada April 2023 lalu, dalam waktu dekat akan berlaku. Ini adalah kebijakan mengenai Uji Tuntas Bebas Deforestasi untuk produk pertanian yang masuk ke Uni Eropa termasuk kelapa sawit. Tentu saja kebijakan ini sangat positif, terutama ketika tutupan hutan di Indonesia semakin menurun. Tidak hanya untuk kepentingan konsumen, tapi kebijakan ini juga untuk kepentingan negara produsen termasuk Indonesia yang memiliki tutupan hutan signifikan.

Namun apa jadinya, jika kebijakan yang akan berlaku dalam waktu dekat ini, tidak mempertimbangkan kondisi petani swadaya yang minim pengetahuan, minim akses terhadap informasi dan teknologi, minim dukungan serta minim kapasitas? Sementara dalam regulasi EUDR ini, ketertelusuran (traceability) dan legalitas menjadi faktor penentu, bisa atau tidaknya produk tersebut masuk pasar Uni Eropa.

Jika demikian, maka muncul kekhawatiran banyak pihak bahwa regulasi ini tidak hanya akan mengabaikan dan mengeluarkan petani swadaya dalam rantai pasok pasar Uni Eropa, tapi juga tidak akan menjawab persoalan utama deforestasi. Mungkin konsumen Eropa berhasil mengonsumsi produk yang bersih dan tidak berasal dari praktik deforestasi, tapi tidak bisa dikatakan bahwa konsumsi tersebut berkontribusi nyata pada bebas deforestasi.

Petani swadaya adalah petani yang paling dekat dengan hutan, dan mereka juga yang paling cepat mengakses hutan. Untuk itu perlu dipertimbangkan agar petani swadaya masuk menjadi bagian dari gerakan bebas deforestasi dengan cara:

1. Pasar Uni Eropa harusnya memberikan syarat tambahan bahwa yang akan mendapat prioritas masuk ke pasar Uni Eropa adalah perusahaan yang menghasilkan produk minyak sawit yang diproduksi oleh petani swadaya, paling tidak 20-25%. Dengan cara ini, perusahaan besar akan memiliki tanggung jawab untuk memastikan produk petani swadaya masuk dalam produk yang akan mereka ekspor ke pasar Uni Eropa. Memang petani swadaya adalah petani yang memiliki risiko tinggi, sehingga ketika kebijakan ini disahkan, banyak perusahaan kemudian mempertimbangkan untuk tidak memasukkan produk yang dihasilkan oleh petani swadaya dalam produk yang akan diekspor, dan lebih cenderung akan dijual ke pasar konvensional;
2. Persyaratan Uji Kepatuhan pada produk petani harusnya diterapkan secara bertahap (waktu dan persyaratan), sehingga memberikan ruang bagi petani swadaya untuk melakukan perbaikan dan terpantau.

Pendekatan bertahap dengan rencana waktu terukur adalah strategi untuk memastikan petani swadaya memiliki waktu untuk melakukan persiapan dan melakukan perbaikan dalam memenuhi persyaratan yang diminta oleh regulasi ini. Salah satu persyaratan yang membutuhkan waktu yakni mengenai kesiapan traceability produk petani swadaya dan kesiapan legalitas lahan.

Jika 2 hal ini dipertimbangkan, maka tidak ada ruang bagi petani swadaya untuk dikeluarkan dari skema perdagangan produk kelapa sawit di Uni Eropa. Ini tentu tidak hanya baik bagi keberlangsungan hutan, tapi juga akan berdampak positif pada kesejahteraan petani swadaya.

Ikuti kami di media sosial lain:

Instagram: @fortasbi.indonesia

Facebook: Yayasan FORTASBI Indonesia

LinkedIn: Yayasan FORTASBI Indonesia

Youtube: Yayasan FORTASBI Indonesia