Workshop “Mendorong Kolaborasi Para Pihak untuk Percepatan Implementasi Standar Minyak Sawit Berkelanjutan Skema ISPO dan RSPO di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat”, digelar di Aula Dinas Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, pada 2-3 Juni 2022.

Kegiatan ini bekerja sama dengan WWF, GIZ, serta Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kapuas Hulu.

Ada sejumlah pembicara yang hadir dalam kegiatan ini baik secara tatap muka maupun online, yakni Kadis Pertanian dan Pangan Kapuas Hulu, Abdurrasyid; Kabid Perkebunan Kapuas Hulu, Paskalis Shap; Direktur Pengolahan dan Hasil Pemasaran Direktorat Jenderal Perkebunan Kementan RI, Dedi Junaedi; Kadis Pertanian dan Peternakan Kalimantan Barat, Muhammad Munsif; Sustainable Manager Sinar Mas, Agustinus Nainggolan; Senior Manager Global Community and Outreach RSPO, Imam A. El Marzuq; BUMDES Karya Mandala Makmur, Sartono; perwakilan GIZ, Syamsul Abidin; dan perwakilan WWF, Hermas Rintik Maring.

Berdasarkan data yang dibagikan Kadis Pertanian dan Peternakan Kalimantan Barat, Muhammad Munsif, di Kalimantan Barat, alokasi lahan kelapa sawit mencapai 59,95% dari total luas APL sebesar 6.333.028 hektare. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.910.293 hektare merupakan luasan yang sudah ditanami sawit, dengan komposisi tanaman yakni 82,12% tanaman menghasilkan, 15,06% tanaman belum menghasilkan, serta 2,80% tanaman tua.

Sementara itu berdasarkan komposisi kepemilikannya, 62,05% dimiliki perusahaan besar swasta, 36,49% dimiliki petani/swadaya, dan perusahaan besar negara memiliki 1,44%.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga melakukan strategi percepatan sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan baik melalui ISPO dan RSPO, bagi pekebun sawit swadaya, di antaranya:

• Diterbitkannya Peraturan Gubernur untuk Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Barat, Rencana Aksi Kabupaten untuk Kelapa Sawit Berkelanjutan, serta pembentukan Tim Pelaksana Daerah yang melibatkan multipihak (pemerintah, swasta, perguruan tinggi, asosiasi pekebun, NGO-CSO dan mitra pembangunan)
• Adanya kebijakan dan prioritas anggaran di daerah terkait implementasi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun swadaya
• Penyederhaan proses dan tahapan sertifikasi ISPO bagi pekebun swadaya yang diturunkan dari Permentan 38 Tahun 2020, antara lain terkait penerbitan STDB, SPPL, surat legalitas lahan kebun petani
• Adanya insentif dan prioritas bagi petani yang sedang mempersiapkan proses sertifikasi ISPO/RSPO, misalnya menjadi prioritas dalam program TORA untuk lahan kebun petani
• Konsolidasi dan sinergi program/kegiatan yang sudah dan sedang dilakukan oleh NGO, CSO dan mitra pembangunan dalam rangka pendataan, pemetaan, peningkatan kapasitas pekebun swadaya, penguatan organisasi pekebun yang berkontribusi terhadap upaya percepatan sertifikasi ISPO/RSPO pekebun swadaya menjadi prioritas untuk dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten.

Selain itu, menurut Group Manager BUMDES Karya Mandala Makmur, Sartono, salah satu kendala dalam proses sertifikasi yakni meyakinkan petani untuk mengumpulkan dokumen. Hingga akhirnya pada 2017, ada 214 petani yang turut serta maju sertifikasi ISPO dan RSPO.

BUMDES Karya Mandala Makmur mendapatkan sertifikat ISPO dan RSPO pada 2018, dan mendapatkan dana dari penjualan kredit sebesar Rp 890 juta pada 2019.

Dari dana tersebut, BUMDES menyisihkan sebagian untuk kebutuhan audit, dan sebagian lainnya untuk kesejahteraan petani, di antaranya membantu kebutuhan anggota saat pandemi Covid-19, perbaikan jalan produksi hingga pengadaan pupuk berkualitas.

Dana kredit terus meningkat setiap tahunnya. Di tahun 2020, BUMDES mendapatkan Rp 922 juta. Kali ini BUMDES menyisihkan sebagian dana untuk mengembangkan bisnis dengan membeli sapi.

Ia pun meminta agar petani swadaya tidak khawatir dan takut untuk mengikuti sertifikasi.

Terlebih mengikuti sertifikasi bukan hanya untuk meningkatkan pemasukan, tetapi juga berdampak pada perbaikan pola  pengelolaan kebun dan organisasi petani.