Selamat atas penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama (MoU) antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), untuk memperkuat kapasitas petani swadaya sebagai upaya percepatan implementasi sawit berkelanjutan di Indonesia.

Penandatangan MoU dilakukan pada Senin, 10 Juli atau menjelang peringatan Hari Koperasi Nasional yang diperingati setiap 12 Juli.

Menteri Koperasi dan UKM, Teten Masduki, menekankan kerja sama tersebut bertujuan untuk memitigasi dampak negatif industri kelapa sawit terhadap hutan hujan tropis, keanekaragaman hayati, dan hak-hak penduduk setempat, dengan mempromosikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dalam upaya menuju produksi kelapa sawit yang lebih berkelanjutan dan meningkatkan nilai tambah ekonomi petani sawit melalui koperasi, "jadi, inti dari kerja sama ini ada dua, yaitu terkait isu ekonomi hijau dan dampak sosial ekonominya terhadap petani sawit”. 

MoU tersebut ditandatangani untuk mengembangkan dan memperkuat koperasi petani sawit mandiri, mengingat posisi Indonesia saat ini merupakan produsen sawit terbesar dunia, dengan luas lahan perkebunan sawit seluas 15,08 juta hektare. Sehingga, menjadi penting bagi petani sawit di Indonesia untuk tergabung dalam koperasi agar memiliki posisi tawar yang lebih tinggi dan terintregasi dari hulu hingga hilir, dan mampu mencapai skala ekonomi. 

Menteri mengharapkan koperasi di sektor perkebunan sawit dapat berperan sebagai konsolidator atas lahan sawit yang dikelola anggota koperasi, "di sisi lain, koperasi juga berperan sebagai aggregator hasil sawit rakyat, sehingga para petani sawit ada kepastian pasar dan mendapatkan harga TBS yang lebih adil. Dalam posisi ini, koperasi yang berhadapan dengan pembeli TBS, bukan oleh masing-masing petani sawit anggota koperasi secara sendiri-sendiri," kata MenkopUKM.

Sementara itu, Chief Executive Officer (CEO) RSPO Joseph D'Cruz menyebut MoU ini akan menjadi landasan bagi kedua belah pihak untuk melakukan inisiatif peningkatan kapasitas dan pengembangan koperasi petani swadaya dalam mempercepat penerapan minyak sawit berkelanjutan di Indonesia, “kemitraan formal kami dengan kementerian datang pada saat yang tepat ketika persyaratan peraturan yang lebih ketat mendorong ketertelusuran yang lebih besar dalam rantai pasokan minyak sawit”.

Ruang lingkup MoU meliputi pertukaran data dan informasi, pengembangan kapasitas koperasi petani mandiri, pemberdayaan koperasi, sinergi pembinaan, dan pendampingan koperasi petani mandiri.

Skema RSPO juga mencakup mempromosikan minyak sawit berkelanjutan di antara koperasi petani mandiri di bawah kementerian dan memperkuat organisasi ekonomi koperasi tersebut.

Selain itu, skema juga membahas akses pendanaan dan pembiayaan untuk meningkatkan kapasitas dan pembentukan koperasi petani mandiri, proses sertifikasi, serta kerja sama ini juga bertujuan untuk mendorong hilirisasi produk minyak sawit berkelanjutan, khususnya minyak goreng merah yang diproduksi oleh koperasi petani swadaya.

Ketua FORTASBI, H. Narno, dan Kepala Sekretariat FORTASBI, Rukaiyah Rafik, yang keduanya juga merupakan Dewan Gubernur (Board of Governors/BoG) RSPO dari perwakilan petani swadaya, serta Ketua Dewan Pembina FORTASBI, Sutiyana, turut hadir dalam penandatanganan MoU tersebut.

Dalam kesempatan ini, Sutiyana mengapresiasi kerja sama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Ia menilai MoU ini akan memberikan manfaat luas bagi petani yang tergabung dalam koperasi, “MoU yang bagus, karena petani yang tergabung menjadi anggota koperasi, akan mendapatkan banyak hal, di antaranya tentang organisasi, peningkatan SDM, teknologi, ilmu pengetahuan, akses dana, dan lain-lain. Terkhusus untuk petani sawit agar segera bisa melaksanakan praktik-praktik berkebun dengan baik dan berkelanjutan. Di sisi lain, hilirisasi perkebunan kelapa sawit agar petani tidak lagi sebatas berjualan TBS saja, tapi dari proses penanaman sampai pascapanen, termasuk hilirisasi bisa dikelola oleh lembaga petani, sehingga nilai tambah petani sawit akan meningkat kesejahteraannya.”

Sutiyana juga menambahkan poin dukungan terhadap hilirisasi produk minyak sawit yang dilakukan oleh petani, akan menepis isu negatif yang berkembang terkait pengelolaan sawit, “diharapkan untuk mengurangi isu tentang sawit yang tidak ramah lingkungan, dengan adanya petani sawit dalam mengelola hulunya, yaitu praktik-praktik sawit lestari dan berkelanjutan, maka hasil produk hilirnya adalah hilirisasi yang didapat dari hulu yang jelas dari sawit ramah lingkungan”.

Semoga kolaborasi ini semakin mendukung akses petani sawit swadaya terhadap sawit berkelanjutan di Indonesia, dan hilirisasi produk minyak sawit berkelanjutan yang dilakukan oleh petani, “mudah-mudahan menjadi motivasi bagi petani sawit yang tergabung dalam koperasi setelah MoU antara Kemenkop dan RSPO”, pungkas Pak Sutiyana.

Artikel dikutip dari berbagai sumber.

Ikuti kami di media sosial lain:

Instagram: @fortasbi.indonesia

Facebook: Yayasan FORTASBI Indonesia

LinkedIn: Yayasan FORTASBI Indonesia

Youtube: Yayasan FORTASBI Indonesia