Sosialisasi demi “Sustainability”

Yayasan FORTASBI Indonesia bekerja sama dengan Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) menggelar rangkaian sosialisasi RSPO Independent Smallholder Standard (RISS) 2019 kepada petani swadaya kelapa sawit, yang ditargetkan berada di tujuh daerah berbeda. Acara ini bertujuan untuk menyosialisasikan standar kelapa sawit yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip RSPO. Pada November ini, sudah ada dua daerah yang dikunjungi yakni Kota Subulussalam, Aceh, pada 24 November 2021, dan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat pada 29 November.

Di Subulussalam, kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan, H. Junifar, S.Sos, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perusahaan, LSM serta para petani swadaya yang tergabung dalam Koperasi Sada Kata. Daerah ini memiliki kebun sawit seluas 30ribu hektare, 62% di antaranya atau sekitar 19ribu hektare dikelola petani swadaya.

Dalam sambutannya, Junifar memaparkan banyak persoalan yang sering dialami oleh petani, di antaranya terkait legalitas lahan, produktivitas Tandan Buah Segar yang rendah, hingga belum adanya kelompok tani yang bersertifikat di Subulussalam. Junifar pun berharap melalui sosialisasi ini, Koperasi Sada Kata bisa menjadi koperasi pertama di Aceh yang mendapatkan sertifikat RSPO.

Kegiatan di Aceh ini turut dihadiri pekebun yang juga merupakan Group Manager dari UD Lestari, Medan, Jumadi. Ia membagikan pengalamannya dalam mendapatkan sertifikat RSPO. Awalnya, ia mengaku banyak kendala untuk mengikuti sertifikasi, mulai dari keraguan petani, juga tidak adanya dukungan pemerintah dalam mendapatkan sertifikasi tersebut. Namun UD Lestari mampu membuktikan kegigihan mereka dalam mendapatkan sertifikat RSPO, hingga pada 14 Juli 2017, UD Lestari berhasil mendapatkan sertifikat untuk 63 petani dengan luasan lahan 207,3 ha. Angka ini terus bertambah pada 2020 mencapai 626 petani dengan luasan 920 ha, dan tahun ini diproyeksikan UD Lestari memiliki 949 petani bersertifikat dengan luas lahan 1.400 ha.

Sementara itu, dalam kegiatan di Kab. Pesisir Selatan, Kepala Sekolah Petani FORTASBI, Rukaiyah Rafik menyatakan belum ada petani swadaya yang bersertifikat ISPO maupun RSPO di Sumatra Barat. Sehingga diharapkan ke depannya sosialisasi ini bisa membantu petani swadaya menuju sertifikasi ISPO dan RSPO, serta dapat membangun kolaborasi di Kab. Pesisir Selatan.

Ketua Bidang Perkebunan Kab. Pesisir Selatan, Hamijon, yang hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan, dengan mengusahakan sawit, seluruh pihak akan mendapatkan keuntungan. RSPO dan ISPO pun dinilai memiliki persamaan, yakni dalam mempertahankan tutupan hutan dan mempertahankan nilai konservasi.

Sosialisasi RISS untuk Petani Swadaya

Menurut Senior Manager Global Community Outreach & Engagement RSPO, Imam A. El Marzuq, tak bisa dipungkiri, industri sawit lekat dengan permasalahan, mulai dari aspek lingkungan hingga sosial. Oleh karena itu, pengelolaan minyak sawit berkelanjutan bisa didefinisikan sebagai proses produksi minyak sawit yang patuh terhadap hukum, layak untuk lingkungan dan memberikan penghormatan terhadap tatanan sosial serta memberi manfaat ekonomis. Upaya pengelolaan sawit berkelanjutan juga dilakukan untuk menjaga keseimbangan. Lebih lanjut, RISS diklaim menyediakan standar yang lebih sesuai untuk petani swadaya, dengan keterlibatan yang lebih besar dan menyederhanakan standar. Proses untuk memenuhi persyaratan juga disesuaikan. Penyederhanaan dilakukan agar lebih mudah diakses dan diterapkan.

Sertifikasi RSPO diklaim dapat memberi manfaat berupa perbaikan pola pengelolaan kebun dan lembaga pekebun dengan prinsip praktik terbaik; kualitas dan rendemen TBS pekebun; peningkatan produktivitas dan akses pasar dengan adanya peluang akses ke pasar internasional. RSPO juga memberikan dukungan kepada petani melalui RSSF (RSPO Smallholders Support Fund) yakni dukungan pendanaan bagi petani yang mau maju sertifikasi, akademi petani yang melibatkan sejumlah mitra, pengembangan pasar, dan lokakarya.

Di dunia, ada 26 juta ha kebun sawit dan baru 4,3 juta ha yang mendapat sertifikat RSPO, atau sekitar 16,7% luasan global. Sedangkan di Indonesia baru 2,1 juta ha lahan yang bersertifikat RSPO, dari luas lahan sawit sebesar 16 juta ha.