EnglishIndonesian
Ketika Sertifikasi Sustainability jadi Penolong ditengah Pandemi Covid 19
Ketika Sertifikasi Sustainability jadi Penolong ditengah Pandemi Covid 19

Petani sawit adalah menjadi pihak yang terdampak oleh penyebaran COvid 19. Terutama petani swadaya yang tidak memiliki organisasi, sehingga mereka hanya mengandalkan penjualan TBS melalui perantara pihak ketiga, melalui Loading Ram atau melalui Tengkulak. Di beberapa wilayah isu Covid 19 dan isu Lockdown dijadikan alat bagi para Toke/Tengkulak tersebut untuk menekan harga TBS ditingkat petani. Petani tak punya pilihan selain menjual TBS mereka dengan harga rendah. Tak hanya harga rendah, proses sortasi dan timbangan yang tidak sesuai juga kadang jadi hal yang tidak bisa di control oleh petani.

Sejak Presiden Pak Jokowi mengumumkan 2 orang positif Corona pada awal Maret 2020 lalu, sejak itu semua masyarakat Indonesia dilanda ketakutan akan pandemic ini. Tak terkecuali petani swadaya kelapa sawit yang tinggal didesa-desa. Ketakutan Petani swadaya makin bertambah Ketika isu Lockdown makin sering di teriakkan sebagai pilihan akhir untuk menghentikan penyebaran COvid 19 ini. Kata Lockdown memang menakutkan, karena Lockdown  berarti berhenti, tidak hanya mobilitas manusia harus berhenti, tapi industry termasuk pabrik pengolah TBS harus iku berhenti beroperasi. Tidak terbayang, betapa menderitanya petani swadaya yang berada didesa, Ketika mesin-mesin itu berhenti menggiling produk mereka. Kemiskinan dan gesekan sosial, pasti akan terjadi.

Jangankan Lockdown, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) saja, telah mendorong munculnya beberapa masalah di desa. Pupuk non subsidi, Pestisida dan Sembako naik tinggi akibat pembatasan aktifitas dari kota kedesa, sehingga pupuk misalnya tidak hanya harganya yang naik, tapi juga terjadi kelangkaan barang dipasar. Akibatnya banyak petani swadaya tidak dapat melakukan pemupukan di kebunnya, yang tentu aja akan berdampak serius pada produksi TBS.

Ketika makin banyak masalah yang muncul di tengah-tengah petani swadaya, akibat penyebaran pandemic ini, petani swadaya yang bersertifikat RSPO sedikit bisa bernafas lega, meskipun sebetulnya juga bisa berdampak serius jika pandemic ini masih berlanjut hingga 4-5 bulan kedepan.

Petani-petani swadaya yang telah bersertifikat RSPO paling tidak memiliki banyak cadangan untuk mengatasi dan mengurangi masalah yang dihadapi oleh petani akibat pandemic. Salah satunya adalah cadangan mereka dari Insentif pembelian credit sertfikasi RSPO. Tahun 2020 ini petani swdaya yang bersertifikat RSPO mendapatkan dana sekitar 1,2 juta US$. Dana tersebut diperuntukkan bagi sekitar 6.578 petani swadaya yang bersertifikat RSPO yang tergabung dalam 29 Group atau Kelompok dari seluruh Indonesia.

Dalam catatan kami, jika pada tahun lalu, dana incentive digunakan untuk pengembangan bisnis Kelompok, pelatihan untuk anggota, penguatan kelembagaan, pembayaran audit eksternal dan  pembagian dana pada anggota, tapi tahun ini penggunaan dana diutamakan untuk kepentingan anggota dalam mengatasi dan mencegah penyebaran Covid 19, seperti bantuan untuk penyemprotan disinfektan di tempat dan fasilitas umum, pembagian masker, dan bantuan sembako untuk anggota. Hal ini tentu meringankan beban petani anggota, terutama saat pendemi ini tak berhenti menyerang hingga menjelang Ramadhan.

Pembagian Sembako oleh Anggota FORTASI pada Petani Swadaya

Keringanan yang lain adalah, petani-petani swadaya yang tergabung dalam Kelompok atau Group bersertifikat memiliki tingkat ketahanan cukup baik, dimana Kelompok atau Group tersebut telah memiliki variasi bisnis yang dimana dukungan pendanaan bisnis tersebut adalah sebagian berasal dari Incentif dana kredit. Ada kelompok yang berbisnis penggemukan sapi, Toko Serba Ada, penjualan beras, simpan pinjam, dan penyediaan pupuk organic.

Bisnis Simpan Pinjam misalnya, dapat menjadi alternative bagi petani swadaya yang mengalami masalah keuangan selama Covid 19 ini, dimana mereka dapat meminjam dana dengan bunga cukup rendah. Jika kelompok memiliki bisnis penjualan beras, anggota juga dapat meminjam beras dan pembayarnya secara credit, atau jika kelompok memiliki bisnis pupuk, tentu masih ada keringanan meskipun harga pupuk naik tinggi selama penerapan PSPB. Nah, jika kita kembali pada petani swadaya yang tidak memiliki kelembagaan, tentu mereka hanya dapat mengandalkan Tengkulak atau Toke dalam meminjam uang. Pada sisi ini petani swadaya yang telah memiliki kelembagaan dan juga bersertifikat RSPO sedikit lebih beruntung disaat ini.



Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)